Disebut Tak Peduli Anggota, PGRI Cabang Labuan Angkat Bicara

Justice-post.com
Pandeglang-Banten/Sempat disebut tak punya keperdulian terhadap anggota dan banyak pungutan, pengurus Persatuan Guru Republik Idonesia (PGRI) Cabang Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang angkat bicara, serta menegaskan bahwa hal itu tidak benar, karena sifatnya iuran bukan pungutan dan keputusan besaran iuran yang adalah hasil musyawarah antara pengurus cabang dan pengurus Ranting se Kecamatan Labuan.
Hal itu dijelaskan langsung oleh Saeful Bachri, S.Pd, Ketua PGRI Cabang Labuan,  bahwa pernyataan yang diungkapkan oleh seseorang yang mengaku ASN guru disalah satu sekolah di Kecamatan Labuan beberapa waktu lalu yang menyebut, bahwa pengurus PGRI Cabang Labuan tidak memiliki perhatian dan keperdulian terhadap anggotanya, mulai dari yang sakit hingga yang meninggal dunia, tidaklah benar. 
"Gak benar itu, selagi kami tahu yang sakit dan yang meninggal kami pasti turun karena itu ada haknya mereka boleh dicek ke anggota yang lain, salah satunya beberapa hari lalu kami menjenguk guru yang juga anggota kami tengah dirawat karena sakit dan kami beri santunan sebesar 500 ribu, saat mudik hari raya juga ada anggota yang sakit dikampungnya dan dirawat kami juga berikan bantuan melalui transfer dana sebesar Rp500 ribu juga, itu sebagai bentuk keperdulian kami dan masih banyak lagi yang lainnya," kata Saeful Bachri, ketua PGRI Cabang Labuan kepada WBO, Rabu (2/7/2025). 

Saeful menuturkan, pernyataan lainnya terkait iuran HUT RI setiap tahun itu bukan masuk ke kas PGRI melainkan masuk ke panitia hari besar nasional (PHBN) kecamatan Labuan.
"Nah ini perlu diluruskan, keterkaitan dengan iuran HUT RI yang dipungut dari para anggota PGRI itu bukan masuk ke kami melainkan ke panitia yakni PHBN Kecamatan Labuan. Mereka meminta partisipasi dari para anggota kami, memang kami yang mengolektif dan menampung tapi setelah dana terkumpul kami serahkan semuanya ke kecamatan," ujarnya. 

Ditempat yang sama, Jupri, S.Pd, selaku bendahara menambahkan, untuk pemberian cinderamata bagi anggota yang pensiun berupa emas 24 karat seberat 5 gram dan penentuan besaran iuran akan diketahui ketika pengurus sudah menghitung jumlah anggota yang pensiun ditahun ini. 
"Perlu kami luruskan juga, pemberian cinderamata untuk anggota yang pensiun itu 5 gram mas pol. Kebetulan iuran tahun ini per anggota Rp500 ribu, jadi disesuaikan dengan jumlah yang akan pensiun. Misal tahun ini harga emas sedang turun 1, 6 juta per gram, nah tinggal dikali berat emas yang akan diberikan dan jumlah anggota yang pensiun, terkadang kami kebobolan juga karena harga emas kan gak tetap.
"Beda kalau cinderamatanya dalam bentuk uang tunai karena gak ada perubahan nilai, program ini gak bisa distop harus diamankan hingga kiamat nanti, itu suka tidak suka," ungkapnya. 

Lebih lanjut Jupri menuturkan, pihaknya juga tidak terima jika PGRI disebut tidak memiliki pengaruh apa-apa. Mengingat selama ini yang membantu memperjuangkan ketika gaji atau tunjangan para guru tersendat adalah organisasi. 
"Katanya PGRI gak ada pengaruhnya, wahh hati kami itu gimana ya, karena yang memperjuangkan hak teman-teman guru ketika terlambat dibayarkan hingga demo ke Pandeglang itu kami, jadi mohon lah," tegasnya. 
Masih kata Jupri, dalam organisasi PGRI ini ada iuran wajib yang dibayarkan oleh para anggota dalam setiap bulannya sebesar 20 ribu. Iuran tersebut hanya berlaku bagi mereka yang statusnya aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja  (PPPK). 

"Iuran wajib sebesar 20.000 per anggota dan jumlah anggota saat ini ada 296 orang, iuran ini yang 5.000 kita setor ke PGRI Pandeglang, 5.000 nya lagi untuk sosial seperti untuk yang sakit, yang meninggal, terus yang 7.500 nya masuk ke kas PGRI Cabang Labuan, dan yang 2500 lagi kita kembalikan ke masing-masing ranting dikali jumlah anggota" Ungkap Jupri
"Ini biasanya dikembalikan setiap akhir tahun, peruntukannya digunakan untuk kegiatan ranting itu sendiri seperti ikut lomba-lomba di kecamatan, dll..iuran wajib ini berlaku hanya untuk anggota yang statusnya ASN/PNS, tenaga honorer kami bebaskan mau iuran dari mana mereka kan," tandasnya. 

Sebelumnya, beredar pada pemberitaan media online terkait usulan bubarkan persatuan guru republik indonesia (PGRI), membuat sejumlah anggotanya yang berada di Kecamatan Labuan angkat suara, bahkan banyak diantaranya yang memutuskan tak lagi bergabung dengan organisasi keguruan tersebut dengan alasan tidak jelas dan merasa dipaksa dari salah satu aparatur sipil negara (ASN) di Kecamatan Labuan yang enggan disebut namanya.
Pantauan WBO, para pengurus PGRI Cabang Kecamatan Labuan akan lebih mengevaluasi kembali karena bisa jadi setiap pengurus ranting tidak menyampaikan lagi kepada seluruh anggota atas hasil musyawarah atau rapat bersama antara pengurus cabang dan ranting, sehingga banyak anggota terjadi miskomunikasi dan ke tidak Tahuan segala sesuatunya atas keputusan bersama.

Red.