Dugaan Lantai Keramik Rusak,Jendela Bolong,Plafon Jebol Cat Buram, Anggaran Dana BOS SDN Cilaban Bulan 2 Di Pertanyakan
Rary123
Justice-post.com
Pandeglang-Banten /Gelombang desakan terhadap tata kelola pendidikan di Kecamatan Menes tak lagi sekadar kritik, melainkan telah berkembang menjadi tuntutan terbuka agar dilakukan audit independen dan evaluasi menyeluruh. Polemik yang bermula dari sorotan kondisi SDN Cilaban Bulan 2 Kp.Kadubitung Desa Cilabanbulan Kecamatan Menes kabupaten Pandeglang, kini menyeret isu yang lebih luas: apakah sistem pengawasan dan penggunaan anggaran benar-benar berjalan sebagaimana mestinya?
Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari Kepala sekolah SDN Cilaban Bulan 2 terkait berbagai pertanyaan publik yang telah dilayangkan secara tertulis. Sikap diam tersebut justru memperkeruh situasi dan memunculkan spekulasi yang semakin liar di tengah masyarakat.
Di lapangan, kondisi gedung sekolah yang rusak belum menunjukkan perubahan berarti. Aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung di tengah keterbatasan fasilitas. Sejumlah orang tua siswa mulai mempertanyakan standar keselamatan yang diterapkan, serta komitmen pemangku kebijakan dalam menjamin lingkungan belajar yang layak.
Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) DPC Kabupaten Pandeglang kembali menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti pada polemik pemberitaan. Mereka mendorong agar Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang segera turun langsung melakukan pemeriksaan faktual, termasuk membuka data penggunaan Dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut sejumlah pemerhati pendidikan, jika laporan administrasi selama ini menunjukkan kondisi “baik” namun fakta di lapangan berbicara sebaliknya, maka perlu ada penelusuran lebih dalam untuk memastikan tidak terjadi kelalaian prosedural ataupun lemahnya kontrol internal.
Desakan audit independen pun mulai disuarakan. Audit tersebut dinilai penting agar hasil evaluasi tidak hanya bersumber dari struktur internal, melainkan melibatkan pengawasan eksternal guna menjamin objektivitas. Transparansi anggaran dan keterbukaan dokumen dinilai menjadi kunci untuk meredam kecurigaan publik.
Masyarakat berharap polemik ini tidak berujung pada saling lempar tanggung jawab. Pendidikan, sebagai fondasi masa depan generasi muda, seharusnya menjadi ruang paling steril dari praktik pembiaran dan minim akuntabilitas.
Hingga berita lanjutan ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait. Publik kini menunggu: apakah akan ada langkah korektif yang nyata, atau justru polemik ini akan terus membesar dan menyeret kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di Kabupaten Pandeglang.
Isak
