Aktivis AMMUK menyoal Dugaan Siswa-siswi PKBM Riyadtussolihin Kec. Cimanuk banyak yang Fiktif
Admin Justice Post 
justice-post.com, Pandeglang, Banten | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang seyogyanya dapat membantu program pemerintah guna pemerataan pendidikan khususnya pendidikan non formal, namun di balik itu juga tidak sedikit oknum pemilik atau pengelola PKBM yang diduga hanya di jadikan azas manfaat guna keuntungan pribadi, terlihat dari besarnya anggaran yang di dapat dari pemerintah pusat.
PKBM Riyadusolihin Kecamatan Cimanuk, menjadi sorotan publik dan penuh tanda tanya, tentang adanya salah satu PKBM yang diduga jumlah siswanya mencapai ratusan tapi kegiatan KBM kelihatanya hanya siswa Formal.
Pihak Disdikpora dan APH harus melakukan uji Forensik data dan keberadaan siswa yang sebenarnya, karena jelas ini menggunakan Uang Negara, jelas A. Hidayat
A. Hidayat Ketua Presidium Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Untuk Keadilan (AMMUK) menjelaskan bahwa,” kuat dugaan jumlah siswa/i yang ada di Dapodik sebanyak 494 itu diduga banyak yang fiktif dan hanya data saja kebanyakanya perlu di pertanyakan.” tegas A. hidayat kepada tim justice-post.com.(26/08/2024).
Ketika tim media justice-post.com mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada kepala pengelola PKBM Riyadhussolihiin, Sarman Hidayat melalui pesan chat WhatsApp juga tidak ada jawaban. Kuat dugaan Sarman Hidayat menghindar dari pertanyaan Tim media justice-post.com.
Maka Dari itu “Kami berharap Kepada pihak terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pandeglang agar lebih tegas untuk menindaklanjuti tindakan oknum-oknum ketua dan Pengurus PKBM Riaydussolihiin.
Karna diduga kuat proses KBM, ANBK dan lainya sebagian besar dilakukan oleh Siswa-siswi SMKS dan SMPS Riyadussolihiin, karena di sana bersatu antara siswa Formal dan Non Formal, dan jumlahnya hampir sama di Dapodik.
Maka dari itu kami dari AMMUK meminya kepada pihak Dispora untuk di pertanyakan dan di audit kembali untuk dimintai pertanggung jawaban mengenai bantuan pemerintah yang fokus untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp.725.900.000 di kemanakan? dan perlu di audit kembali.” ujarnya
Lanjut A. Hidayat, kami akan melakukan Aksi Ujuk Rasa di Depan Dispora dan akan menyapaikan pelaporan kepada pihak-pihak terkait. Dalam waktu dekat ini.
Kami mohon kepada lembaga instansi pemerintah seperti inspektorat, BPK dan Unit Saber Pungli agar menindak tegas,” tegas A. Hidayat kepada justice-post.com. ( W4n/tim)
