Siswa-Siswi PKBM Ahmad Dahlan Kecamatan Sindangresmi dipertanyakan Aktivis AMMUK
Admin Justice Post 
justice-post.com, Pandeglang, Banten | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang seyogyanya dapat membantu program pemerintah guna pemerataan pendidikan khususnya pendidikan non formal, namun di balik itu juga tidak sedikit oknum pemilik atau pengelola PKBM yang diduga hanya di jadikan azas manfaat guna keuntungan pribadi, terlihat dari besarnya anggaran yang di dapat dari pemerintah pusat.
PKBM Ahmad Dahlan Kecamatan Sindangresmi, menjadi sorotan publik dan penuh tanda tanya, tentang adanya salah satu PKBM yang diduga jumlah siswanya mencapai ratusan tapi Proses KBM hanya beberapa saja.
Pihak Disdikpora dan APH harus melakukan uji Forensik data dan keberadaan siswa yang sebenarnya, karena jelas ini menggunakan Uang Negara, jelas A. Hidayat
A. Hidayat Ketua Presidium Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Untuk Keadilan (AMMUK) menjelaskan bahwa,” kuat dugaan jumlah siswa/i yang ada di Dapodik sebanyak 205 itu diduga banyak yang fiktif dan hanya data saja kebanyakanya perlu di pertanyakan.” tegas A. hidayat kepada tim justice-post.com.(26/08/2024).
Maka Dari itu “Kami berharap Kepada pihak terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pandeglang agar lebih tegas untuk menindaklanjuti tindakan oknum-oknum ketua dan Pengurus PKBM Ahmad Dahlan.
Maka dari itu kami dari AMMUK meminta kepada pihak Dispora untuk di pertanyakan dan di Audit kembali untuk dimintai pertanggung jawaban mengenai bantuan pemerintah yang fokus untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 360.300.000 di kemanakan? dan perlu di audit kembali.” ujarnya
Lanjut A. Hidayat, kami akan melakukan Aksi Ujuk Rasa di Depan Dispora dan akan menyapailan pelaporan kepada pihak-pihak terkait.
Kami mohon kepada lembaga instansi pemerintah seperti inspektorat, BPK dan Unit Saber Pungli agar menindak tegas,” tegas A. Hidayat kepada justice-post.com. ( W4n/tim)
