Bangunan Toko Warga Berdiri di Atas TPT Desa, Drainase Tak Berfungsi dan Picu Banjir Saat Musim Hujan

Dec 18, 2025 - 11:35 Updated: Dec 18, 2025 - 12:21

Bangunan Toko Warga Berdiri di Atas TPT Desa, Drainase Tak Berfungsi dan Picu Banjir Saat Musim Hujan

Pandeglang, Banten - justicepost.com | Keberadaan bangunan toko usaha milik Wita, salah satu warga kampung Langkap Desa Weru RT/11, RW/03 kecamatan Sukaresmi kabupaten Pandeglang, yang berdiri di atas aset milik pemerintah desa berupa Tembok Penahan Tanah (TPT) menuai sorotan tajam dari masyarakat. Pasalnya, bangunan tersebut diduga kuat telah mengganggu fungsi utama drainase sehingga menyebabkan aliran air tidak berjalan optimal dan memicu banjir, terutama saat musim hujan tiba. Kamis, (18/12/2025).

‎Dari pantauan di lapangan, bangunan toko penjual kebutuhan masyarakat tersebut menutup sebagian saluran air yang seharusnya berfungsi sebagai jalur pembuangan air hujan. Akibatnya, saat intensitas hujan meningkat, air meluap ke badan jalan dan permukiman warga sekitar. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat karena terjadi berulang kali dan dinilai membahayakan keselamatan serta mengganggu aktivitas warga.

‎“Sejak ada bangunan itu, air jadi tidak mengalir lancar. Kalau hujan deras sedikit saja, pasti banjir. Padahal sebelumnya tidak separah ini,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

‎Ironisnya, TPT tersebut merupakan bangunan milik pemerintah desa yang dibangun menggunakan anggaran negara untuk kepentingan umum, khususnya pengendalian tanah dan pengaturan sistem drainase. Namun kini justru dimanfaatkan untuk kepentingan usaha pribadi tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan keselamatan masyarakat.

‎Praktik pendirian bangunan di atas aset pemerintah desa ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran, baik secara administratif maupun tata ruang. Selain merugikan fungsi infrastruktur desa, hal tersebut juga berpotensi melanggar aturan terkait pemanfaatan aset milik pemerintah dan ketentuan bangunan yang wajib menjaga fungsi drainase.

‎Masyarakat mendesak pemerintah desa dan instansi terkait untuk segera bertindak tegas dengan melakukan penertiban dan peninjauan ulang bangunan tersebut. Warga berharap tidak ada pembiaran yang justru memperparah dampak banjir di kemudian hari, terlebih saat curah hujan tinggi.

‎“Jangan sampai kepentingan pribadi mengorbankan kepentingan umum. Ini menyangkut keselamatan dan kenyamanan banyak orang,” tegas warga lainnya.

‎Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah desa maupun pemilik bangunan terkait langkah penyelesaian atas permasalahan tersebut. (WAN).