Soal MBG, Warga Dan Lembaga minta kondisi Dan kinerja SPPG Di Kecamatan Labuan Dievaluasi

Justice-post.com
Pandeglang-Banten/ Sabtu-04-10-2025.
Jarak atau zonasi soal pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG), antara dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan sekolah penerima manfaat di sekitar Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang harus dievaluasi, hal itu disampaikan oleh orang tua siswa, yang merasa hawatir dan berpengaruh terhadap mutu dan kadar gizi MBG yang diterima oleh anak sekolah penerima manfaat.

Pernyataan itu disampaikan salah satunya oleh Mulya, warga Labuan yang mempunyai anak bersekolah di sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Labuan 
"Anak saya sekolah di lokasi sekolah yang berbeda dan tingkatan berbeda, saya perhatikan sepertinya soal jarak antara dapur dengan sekolah di kecamatan Labuan,Pendistribusian nya sangat gak karuan menurut saya, jelas perlu di evaluasi ulang, harus ada sekat, dan keadilan jarak antara semua SPPG dengan sekolah-sekolah penerima manfaat, jangan mengedepankan ego ingin sekolah yang dekat saja dan siswanya banyak saja" ungkap Mulya selaku warga setempat dan orang tua siswa di Kecamatan Labuan.

"SPPG harus bijak, adil, jangan ego dan keras kepala, kami selaku orang tua siswa jelas menjaga mengedepankan kualitas makanannya, tidak berfikiran kerja enak dapat untung, baik untung tenaga, untung jarak termasuk materi, saya punya hak untuk berpendapat selaku orang tua siswa, karena itu sangat berpengaruh terhadap waktu dan bisa juga berpengaruh  terhadap kadar kualitas makannya soal waktu tersebut" ujarnya
Untuk itu, demi menjaga semua itu ini Mulya juga mengatakan bahwa perlu ada tindakan tegas dari pihak SPPI termasuk juga dari Forkopimcam setempat
"SPPI jangan takut bertindak tegas jangan tebang pilih, kami dukung, termasuk diantaranya ada Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil termasuk juga Kepala Puskesmas karena berkaitan dengan kesehatan berikut Korwil Pendidikan karena pihak nyalah yang tau tata letak juga jarak Sekolah, dibelakang kami ada ribuan orang tua siswa yang mendukung" Katanya.

Hal senada juga disampaikan Suherman, ketua Lembaga Independen Pemantau Pembangunan (LIPP) yang berdomisili di wilayah Kecamatan Labuan
"Dan perlu di ingat, itu baru membahas jarak atau zonasi pendistribusian MBG, belum yang lainnya seperti kondisi dapur, sterilisasi, aliran air limbahnya, sampah, limbah dan yang lainnya, yang dihawatirkan menggangu warga di lingkungan setempat juga" terang Suherman 
"Padahal pihak Dinas Lingkungan Hidup juga siap bekerjasama, pertanyaannya sampah-sampah dari dapur MBG atau SPPG itu patut dipertanyakan, karena menurut informasi dari sekian dapur khususnya yang ada di Labuan hanya baru dapur Banyubiru yang baru bekerja sama dengan pihak DLH, lantas yang lain dibuang kemana sudah sekian lama ini berjalan?" Tegas Suherman selaku ketua LIPP.

"Jika bekerja sama dengan DLH kan setidaknya bisa saling membantu juga, bisa menarik PAD, menurut saya, ini mutlak bukan hanya zonasi yang harus di evaluasi, tetapi semua kondisi dapur juga harus dikontrol, termasuk tenaga kerjanya apakah sudah bersertifikasi atau pelatihan dulu sebelumnya, bila perlu semua pihak termasuk Dinas terkait dan unsur Muspika setempat mengadakan sidak ke semua dapur, kontrol segala sesuatunya, jangan pandang bulu, kita sangat mendukung, harus tegas" Tandasnya 

Reporter: Raey