AKSI JILID III, HMI PANDEGLANG DESAK USUT DUGAAN KORUPSI REVITALISASI PENDIDIKAN DAN PANGKAS ANGGARAN FASILITAS DPRD
Admin Justice Post 
Justice-post.com, Pandeglang, Banten | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang kembali menggelar aksi demonstrasi Jilid III untuk menyoroti sejumlah persoalan pengelolaan anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang.
Dalam aksi tersebut, Ketua Umum HMI Pandeglang Moh Ilham menyoroti dugaan pemotongan anggaran revitalisasi pendidikan melalui jalur aspirasi sebesar 25–30%, besarnya anggaran perjalanan dinas dan tunjangan perumahan anggota DPRD, serta lemahnya keberpihakan kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat.
Koordinator Lapangan (Korlap), Alfarizi, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab mahasiswa dalam mengawal penggunaan uang rakyat.
"Kami mempertanyakan keberpihakan DPRD Pandeglang. Di tengah kondisi fiskal daerah yang masih lemah, anggaran perjalanan dinas mencapai sekitar Rp44 miliar dan tunjangan perumahan sekitar Rp12,7 miliar. Sementara masyarakat masih membutuhkan perhatian serius dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," tegas Alfarizi.
Menurutnya, dugaan pemotongan anggaran revitalisasi pendidikan sebesar 25–30% harus segera diusut oleh aparat penegak hukum.
"Anggaran pendidikan bukan untuk dijadikan bancakan. Jika benar terjadi pemotongan 25–30%, siapa yang meminta, siapa yang menerima, dan ke mana aliran dananya? Kami mendesak aparat penegak hukum mengusut persoalan ini sampai tuntas," lanjutnya.
HMI juga mendesak KPK RI melakukan pemeriksaan terhadap anggaran perjalanan dinas dan tunjangan perumahan DPRD Pandeglang. Selain itu, pimpinan dan anggota DPRD diminta mengevaluasi kinerja serta kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat.
Dalam aksi Jilid III ini, HMI Cabang Pandeglang menyampaikan empat tuntutan utama:
Usut tuntas dugaan korupsi program revitalisasi pendidikan jalur aspirasi di Kabupaten Pandeglang.
Pangkas anggaran perjalanan dinas dan tunjangan perumahan DPRD yang dinilai berlebihan di tengah lemahnya kondisi fiskal daerah.
Mendesak KPK RI melakukan audit dan pemeriksaan anggaran perjalanan dinas serta tunjangan perumahan DPRD Pandeglang.
Mendesak pimpinan dan anggota DPRD Pandeglang mengevaluasi kinerja dan kebijakan yang dinilai gagal berpihak kepada rakyat.
Alfarizi menegaskan bahwa HMI akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan dan tindak lanjut dari pihak terkait.
"Jangan sampai DPRD hanya sibuk memperjuangkan fasilitas jabatan, tetapi lupa memperjuangkan kepentingan rakyat. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Jika tidak ada transparansi dan keseriusan, kami siap melanjutkan perjuangan melalui aksi-aksi berikutnya," tutupnya. (Red)
