Cepi umbara Biro Hukum Pendekar Banten Korcam Wanasalam Soroti Dugaan Dapur MBG Yang Tidak Berfungsi Maksimal 

Justice-post.com Lebak-Banten / Soroti  Program Makanan Bergizi Gratis Diduga Ada Indikasi Pemotongan Anggaran, Kritik Tegas Dinyatakan.  Dan Pemerintah Pusat Diminta Segera Memanggil Seluruh Pihak yang Terkait
Dalam kenyataan yang terjadi di wilayah Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

 Berbagai program yang telah dicanangkan oleh  Presiden Republik Indonesia ternyata diduga tidak berjalan dengan baik dengan adanya dugaan KKN dari menu yang disinyalir banyak pemangkasan . Hal ini menjadi sorotan utama dari pihak Biro Hukum Pendekar Banten Korcam Wanasalam, yang secara tegas mengungkapkan ke khawatiran dan kritik terhadap kondisi yang ada.

Cepi Umbara, selaku  Biro Hukum Pendekar Banten Korcam Wanasalam, menegaskan." Bahwa banyak program yang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kecamatan Wanasalam justru tidak berfungsi dengan optimal. Salah satu program yang menjadi fokus utama adalah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang diduga tidak hanya tidak berjalan dengan baik tetapi juga terdapat indikasi adanya praktik pemotongan anggaran yang merugikan masyarakat yang menerima manfaat.

Menurut informasi yang diperoleh, Program MBG yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan di Kecamatan Wanasalam, tidak dapat memberikan dampak yang maksimal. Banyak masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat belum merasakan keberadaan program ini dengan baik, bahkan ada indikasi bahwa alokasi anggaran yang telah disiapkan untuk program tersebut tidak digunakan secara tepat sasaran dan terdapat unsur pemotongan yang  diduga untuk meraup keuntungan pribadi atau golongan saja.

Cepi Umbara pun mengatakan." Kami Mengajukan permintaan yang tegas kepada pemerintah pusat agar segera memanggil seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut untuk melakukan klarifikasi dan penelitian mendalam terkait dugaan pemotongan anggaran serta ketidak optimalan pelaksanaan program. Dan langkah ini dilakukan bukan tanpa dasar, melainkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap program yang di canangkan oleh pemerintah pusat dapat memberikan manfaat yang sesungguhnya kepada masyarakat, serta untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Mereka berharap bahwa pemerintah pusat akan segera mengambil tindakan yang tepat dan tegas agar kasus ini tidak berlanjut dan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat Kecamatan Wanasalam yang telah dirugikan.Kami pihak Biro Hukum Pendekar Banten Korcam Wanasalam siap untuk memberikan segala bentuk dukungan dan informasi yang diperlukan kepada pemerintah pusat dalam rangka menyelidiki kasus ini. Organisasi Pendekar Banten  berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan program pemerintah di wilayahnya dan akan tidak segan untuk mengeluarkan kritik serta rekomendasi jika terdapat indikasi penyimpangan yang merugikan masyarakat.

Diharapkan dengan adanya sorotan dan kritik dari Biro Hukum Pendekar Banten Korcam Wanasalam ini, pemerintah pusat akan segera mengambil langkah kongkrit untuk menyelesaikan masalah yang ada di Kecamatan Wanasalam. Selain itu, juga diharapkan bahwa pelaksanaan program pemerintah di seluruh wilayah Indonesia akan lebih baik dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang menjadi sasaran, serta terhindar dari praktik pemotongan Anggara dan penyimpanan lainnya yang dapat merusak citra pemerintah dan merugikan negara serta rakyat.

Red.