Diduga Ada Potongan Dana PKH hingga Rp1 Juta, Lebih dari 500 KPM Desa Cipinang Dipaksa Cairkan di Rumah Kadus

Justice-post.com
PANDEGLANG / Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kembali mencuat di Kabupaten Pandeglang. Di Desa Cipinang, Kecamatan Angsana, lebih dari 500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengaku mendapat potongan sepihak saat pencairan bantuan, mulai dari Rp100 ribu, Rp200 ribu, bahkan disebut mencapai Rp1 juta per orang.

Yang membuat warga resah, proses pencairan tidak dilakukan di bank atau agen resmi, melainkan dikolektifkan di rumah masing-masing kepala dusun (Kadus) sesuai wilayah RT/RW.

"Pencairannya dilakukan di rumah Kadus, masing-masing Kadus pegang pencairan untuk wilayahnya. Kami cuma diminta datang dan menyerahkan ATM beserta PIN,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Sebelum pencairan, para KPM diminta berkumpul di rumah RW masing-masing untuk pengecekan data. Namun, ATM dan PIN PKH-BPNT milik ratusan warga dikumpulkan oleh aparat desa, melanggar prosedur resmi penyaluran bansos.

> “Katanya supaya pencairan lebih mudah, tapi kami tidak pegang apa-apa. Semua dikolektifkan di rumah Kadus,” ungkap warga tersebut.

Dengan jumlah KPM lebih dari 500 orang, dugaan pungutan ini bisa menyentuh total nominal yang sangat besar.

Warga menuturkan bahwa saat pencairan, mereka diminta membayar biaya “admin” yang dinilai janggal. Besarannya bervariasi, mulai dari Rp100 ribu sampai Rp200 ribu per orang, bahkan beberapa warga menyebut nominal yang lebih tinggi.

"Alasannya karena menggunakan jasa Agen BRILink. Tapi prosesnya tidak transparan, tidak ada struk,” kata salah seorang KPM.

Beberapa KPM mengaku nominal bantuan dipotong hingga jutaan rupiah.

"Yang seharusnya dapat Rp6 juta, cuma dikasih Rp5 juta. Tidak ada struk, dan semua pencairan dipegang RT dan Kadus,” ujar warga lainnya.

Warga menuturkan bahwa beberapa ketua RT mengaku uang potongan itu disetorkan ke Pak Adit, seorang perangkat desa yang disebut sebagai orang kepercayaan kepala desa.

"Kata RT, uangnya disetor ke Pak Adit. Kami tidak tahu untuk apa,” ungkap warga.

Kepala Desa Cipinang saat di konfirmasi resmi via WhatsApp ia mengatakan." maen NU di konfirmasi bang,Gak ada potongan ke KPM.Mangga Bae cek bang ke KPM kalo betul ada potongan,Siapa orangnya motong,Hapunten. (Apa yang di konfirmasi bang,tidak ada potongan KPM, Silahkan saja cek ke KPM kalau betul ada potongan,siapa orangnya motong,maaf saja) Singkatnya tanpa menjelaskan dan alasan kenapa pencairan di lakukan dilakukan secara kolektif di rumah Kadus.

Warga mendesak pihak kecamatan, pendamping PKH, Dinas Sosial, dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh agar hak lebih dari 500 keluarga penerima bansos tidak dirugikan. 

Raeynold Kurniawan ketua Gabungnya Wartawan Indonesia DPC Pandeglang mengatakan." Dalam hal ini bila terbukti benar ada pungli kami dengan tegas pihak dinsos langsung turun buktikan ke para KPM panggil secara diam-diam jangan terbuka karena pastinya pihak KPM akan takut akan adanya intimidasi di kemudian hari,Dan bila terbukti benar ada pungli kami meminta pihak dinsos lah yang melaporkan ke ranah hukum karena pungli jelas adalah perbuatan pidana tegasnya.

Lanjut Raeynold mengatakan." Dugaan pungli bansos di kabupaten Pandeglang ini sudah menjadi rahasia umum dari dulu, Tapi sayang tidak ada tindakan tegas dari pihak-pihak terkait dan akhirnya tidak ada efek jerah,dan terus terulang kembali,Kali ini semua pihak dinas dan instansi terkait di minta ketegasan dan kinerjanya demi kemajuan dan kepercayaan masyarakat Pandeglang terhadap kinerja pihak dinas dan instansi terkait tutupnya.

Isak.