Viral Video Cabul Oknum Kades Munjul,Berbagai Elemen Masyarakat Meminta Bupati Tegas: Pecat Tanpa Toleransi 

Justice-post.com
PANDEGLANG / Gelombang kemarahan publik kian membesar setelah beredarnya video tak senonoh yang diduga melibatkan salah seorang oknum Kepala Desa di wilayah Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang.
Kasus ini menuai reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, terutama dari kalangan organisasi wartawan, aktivis, dan ormas yang menilai tindakan tersebut mencoreng marwah aparatur pemerintah desa.

Gabungan Organisasi Wartawan Indonesia (GOWI)—yang di dalamnya tergabung Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI), Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI), Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI), bersama Aktivis Barisan Rakyat Anti Penindasan (BARA API), Lembaga Investigasi Negara (LIN), dan Ormas PPBNI Satria Banten Kabupaten Pandeglang—menegaskan akan melayangkan surat aksi unjuk rasa besar-besaran dalam waktu dekat.
Aksi itu akan digelar di Kantor Bupati Pandeglang dan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai bentuk tekanan moral agar pemerintah daerah tidak tinggal diam.

Ketua GWI DPC Pandeglang, Raeynold Kurniawan, menyampaikan bahwa pihaknya menilai kasus ini harus disikapi serius.

"Kami tidak bisa menoleransi jika benar ada oknum Kepala Desa yang mempermalukan institusi pemerintahan desa. Kami mendorong Bupati dan DPMD untuk segera memeriksa dan mengambil langkah tegas. Jangan sampai persoalan ini ditutup-tutupi,” Berhentikan Dari Jabatannya.

Dari kalangan aktivis, Andi Irawan, tokoh Barisan Rakyat Anti Penindasan (BARA API) menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah moral pribadi, tetapi menyangkut kehormatan jabatan publik,Pecat Dari Kades.

"Seorang kepala desa adalah panutan. Kalau sampai melakukan perbuatan tercela dan viral di publik, itu sudah mencoreng nama baik pemerintah. Kami akan turun ke jalan bila Pemkab Pandeglang tak segera bertindak,” ujarnya lantang.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) DPC Pandeglang, A. Umaedi (Umek), yang menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aparatur desa.

"Ini tamparan keras bagi DPMD dan Inspektorat. Kalau mereka diam, berarti mereka ikut membiarkan moral pejabat desa rusak. Kami minta segera evaluasi dan copot oknum tersebut,” tegas Umek.

Sementara itu, Dede Supriyadi, Sekretaris DPC PPBNI Satria Banten Kabupaten Pandeglang, menilai kasus ini harus dijadikan contoh penegakan disiplin aparatur desa di seluruh Pandeglang.

"Kami akan kawal persoalan ini sampai tuntas. Tidak boleh ada pejabat desa yang bermain-main dengan moral publik dan wajib copot dari jabatannya,” ujar sekjen satria Banten pandeglang.

Dari unsur wartawan lainnya, Rudi, pengurus KWRI Banten, menilai viralnya video tersebut sudah mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa.

"Jangan sampai perbuatan pribadi mencoreng nama lembaga. Kami bersama rekan-rekan GOWI siap turun ke lapangan untuk mengawal proses penindakan dan jangan sanksi ringan karena ini adalah contoh perilaku yang bejad bikin malu nama kabupaten seribu santri ini fatal wajib di copot dari jabatan kades,” katanya.

Penegasan terakhir datang dari Jaka Somantri, Sekretaris Jenderal AWDI DPC Pandeglang, yang menegaskan bahwa GOWI dan semua elemen bersatu untuk menuntut keadilan moral dan hukum.

"Kami tidak akan diam. Jika pemerintah daerah tidak berani bertindak, maka aksi unjuk rasa besar-besaran akan digelar. Ini bukan hanya soal video, tapi soal kehormatan lembaga pemerintahan dan kepercayaan rakyat yang kami minta copot oknum kades tersebut dari jabatannya,” tegas Jaka.

Rencana aksi yang akan digelar dalam waktu dekat ini merupakan bentuk konsolidasi besar antara insan pers, aktivis, dan ormas di Pandeglang. Mereka menilai, diamnya pemerintah sama saja dengan membiarkan citra pejabat desa tergerus oleh perilaku amoral.

Mereka mendesak Bupati Pandeglang dan DPMD agar segera mencopot oknum Kepala Desa yang terlibat, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap seluruh aparatur desa agar menjaga kehormatan jabatan yang diemban.

"Kami siap turun ke jalan untuk menegakkan moral, keadilan, dan integritas pemerintahan desa. Jangan biarkan perbuatan amoral menodai marwah Pandeglang,” pungkas para perwakilan GOWI secara kompak."

Yanti