LIN Menduga Kabid SMP Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Tumpul Tak Mampu Bekerja

Justice-post.com, Pandeglang, Banten | Dengan adanya dugaan pungli berkedok iuran perpisahan dan iuran biaya praktek di SMPN 1 Cigeulis Kabupaten Pandeglang provinsi Banten,Dan sialnya saat awak media dan ketua lembaga LIN datang ke sekolah tersebut sungguh miris melihat kondisi beberapa gedung sekolah yang kondisinya rusak tak layak pakai dan parahnya lagi diduga pihak media dan pihak lembaga LIN tak disambut baik oleh pihak sekolah,dipersilahkan masuk tetapi ditinggal kan dalam ruangan dan ditinggalkan pulang oleh oknum pihak sekolah yang mempersilahkan masuk tersebut.
Lembaga Investigasi Negara (LIN) Melayangkan surat Audensi ke dinas terkait dugaan pungli berkedok iuran perpisahan dan iuran praktek di SMPN 1 Cigeulis tersebut tapi sayang acara Audensi tersebut disinyalir tidak terjadi karena tidak adanya kesiapan dari pihak dinas pendidikan kabupaten Pandeglang.
Bahkan terkait hal tersebut pihak inspektorat pun sempat turun kelokasi dan pihak inspektorat Irban 3 bernama Agus mengatakan." Hasil audit kami keterangan pihak sekolah itu hasil keputusan komite jadi tidak ada yang negara yang di gunakan melainkan itu iuran orang tua siswa singkatnya.
TB.Udi Juhdi Ketua Dewan Komisi 4 bidang pendidikan dalam pesan singkat WhatsApp mengatakan."Kami akan segera konfirmasi ke Disdikpora terkait hal ini singkatnya.
Umaedi selaku ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) DPC Pandeglang Mengatakan."Sudah jelas ada surat edaran dari dinas melarang sekolah mengadakan Kegiatan perpisahan tetapi nyatanya pihak sekolah tidak mengindahkannya, Buat apa surat edaran melarang perpisahan di bikin kalo pihak dinas sendiri disinyalir saat pihak sekolah tidak menggubris surat edaran tersebut tidak ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pandeglang sendiri, Apakah surat edaran tersebut hanya untuk pencitraan saja tegasnya.
Lanjut Umaedi mengatakan. "Jelas kuat dugaan kami pihak sekolah disinyalir mengambil keuntungan dari momen perpisahan tersebut dan Kabid SMP Dinas Pendidikan harus tegas panggil pihak kepala sekolah dan pihak komite sekolah terkait hal ini. Masa sekelas Kabid tak mampu memanggil pihak kepala sekolah.karena kami waktu mau audensi sudah koordinasi dengan Kabid SMP dan pas jadwal Audensi malah beliau tak ada dan pihak sekolah pun tak hadir.kalo tak bisa kerja sebaiknya mundur saja, percuma jadi abdi negara kalau hanya ngabisin uang rakyat saja tutupnya. (Reay/Red)