Diduga Asal Jadi dan Abaikan K3! Proyek Revitalisasi SDN Umbulan 2 Cikeusik Senilai Rp686 Juta Disorot — GOWI & Bara Api Geram: “Panggil dan Pecat Konsultan Pengawas!”

Justice-post.com
PANDEGLANG / Ramainya pemberitaan terkait pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di Kabupaten Pandeglang kini semakin memanas.
Proyek Revitalisasi di SDN Umbulan 2 Kecamatan Cikeusik dengan nilai anggaran Rp686.700.000, bersumber dari Dana APBN Tahun Anggaran 2025, kembali menuai sorotan tajam.
Pasalnya, proyek yang dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah (P2SP) itu diduga kuat asal jadi dan mengabaikan aspek keselamatan kerja (K3).

Fakta di lapangan makin memperkuat dugaan tersebut, setelah muncul temuan mencengangkan bahwa keramik lama justru ditimpa dengan yang baru tanpa pembongkaran menyeluruh sebagaimana mestinya.

Korwil Pendidikan Kecamatan Cikeusik, Karim, melalui pesan WhatsApp, membenarkan adanya kejanggalan saat melakukan pengecekan ke lokasi proyek.

"Waalaikum salam wr wb. Sudah. Hasil kunjungan yang saya temukan, keramik lama belum terbongkar semua. Saya sudah perintahkan untuk membongkar semuanya sebelum dipasang keramik baru.
Tadi saya kunjungan lagi, di ruang kelas sudah dibongkar, tapi terasnya belum selesai. Saya tidak bisa memberikan sanksi karena yang berhak mengawasi adalah konsultan,” ungkap Karim.

Pernyataan tersebut sontak membuat Gabungan Organisasi Wartawan Indonesia (GOWI) — yang di dalamnya tergabung Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) dan Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPC Kabupaten Pandeglang — bersama Aktivis Barisan Rakyat Anti Penindasan (Bara Api) geram.
Mereka menilai lemahnya pengawasan dan sikap saling lempar tanggung jawab menjadi akar dari bobroknya pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut. Kamis (23/10/2025). 

Raeynold Kurniawan, Ketua GWI (Gabungnya Wartawan Indonesia) DPC Kabupaten Pandeglang, dengan nada tinggi menegaskan:

"Kalau konsultan pengawas tidak mampu mengontrol pekerjaan di lapangan, panggil dan beri sanksi tegas! Kalau perlu, pecat! Jangan sampai rakyat terus dirugikan oleh proyek asal-asalan seperti ini,” tegasnya.

Senada, Andi Irawan, Aktivis Bara Api, menyoroti dugaan lemahnya pengawasan dan potensi penyimpangan dalam proyek ini.

"Ini proyek uang negara, bukan uang pribadi. Jangan biarkan kualitasnya buruk hanya karena ada permainan atau pembiaran di lapangan,” ujarnya dengan nada kesal.

Sementara itu, Jaka Somantri, Sekretaris Jenderal AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, juga mendesak pihak berwenang segera turun tangan.

"Kami minta Dinas Pendidikan dan pihak aparat terkait melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi ini. Jika terbukti ada pelanggaran, harus ada tindakan tegas dan transparan,” tandasnya.

Namun, di tengah derasnya sorotan publik, Madtohir, Kepala Sekolah SDN Umbulan 2 sekaligus penanggung jawab P2SP, bungkam saat dikonfirmasi wartawan.
Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan WhatsApp dan sambungan telepon tak direspons sama sekali hingga berita ini ditayangkan.
Sikap diam Madtohir menambah kuat dugaan publik bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di balik proyek bernilai ratusan juta rupiah tersebut.

Proyek yang seharusnya menjadi simbol peningkatan mutu pendidikan justru kini menjadi potret buram lemahnya pengawasan, tanggung jawab moral, dan integritas pelaksana di lapangan."

Bahrudin