Diduga Oknum DPKP Menjadi Koordinator Pungli Bantuan Alsintan, Dua Kecamatan di Pandeglang Banten

Diduga Oknum DPKP Menjadi Koordinator Pungli Bantuan Alsintan, Dua Kecamatan di Pandeglang Banten

Justice-post.com, Pandeglang, Banten | Petani di Pandeglang Banten penerima alat mesin pertanian (alsintan) dimintai biaya tebusan agar bisa mendapatkan hand traktor, Mesin Pompa dan Alsintan Lainya. Padahal bantuan tersebut seharusnya gratis.

Diketahui, kabar sejumlah petani penerima alsinta dimintai biaya untuk mendapatkan hand traktor, Mesin Pompa dan Alsintan lainya dari Kementan, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Petanian dan Ketahan Pangan Kabupaten Pandeglang, 

Saat awak media mencoba untuk menelusuri ke 2 kecamatan yang mendapat bantuan Alsintan tahun 2024, antara lain kecamatan Patia, dan Sukaresmi awak media mendapati bahwa petani atau Poktan yang ingin mendapatkan bantuan Alsintan harus menebus (memeberi uang) kepada oknum Penyuluh dan Korluh dengan nominal untuk Hand Traktor Roda 4 Rp. 30 sampai 80 juta, untuk hand Traktor Roda 2 Rp. 5 sampai 15 Juta, dan untuk mesin Pompa (Alkon) Rp. 3 sampai 7 Juta.

Salah seorang petani yang tergabung pada kelompok tani penerima Hand Traktor Roda 2, di Kecamatan Patia inisial Th, menyampaikan kepada awak media bahwa kami harus menebus mesin traktor merek quick Rp. 15 juta, kalau tidak ada mesin nya akan di pindahkan ke kelompok atau petani yang siap, "sudah dari dulu pak, kalau kita mau dapat bantuan mesin harus setor uang katanya buat ke dinaa" jelasnya.

A petani dikecamatan Sukaresmi menyapaikan hal yang sama, bilamana ingin mendapatkan Alsintan harus menebusnya pak, malah walau sudah kelompok kami yang dapat bila tidak ada uang, akan di pindahkan ke kelompok yang lain, atau bisa di bawa ke luar daerah.

Menurut beberapa informasi di dua kecamatan tersebut, Uang tebusan harus di serahkan kepada oknum pegawai BPP atau DPKP  sebelum Alsintan Turun.

Kami meminta kepada dinas dan Kementrian Terkait agar melakukan penelusuran agar tidakerugikan uang negara dan masyarakat, dan kepada Pihak APH agar melakukan Uji Forsensik dan Penelusuran karena diduga banyak oknum pejabat yang ikut bermain. (Ek/Red)