Camat Sindangresmi Bungkam, BUMDes Pasirloa Diduga Dikuasai Kades – Ormas Badak Banten Perjuangan Mendesak Audit
Rary123
justice-post.com
PANDEGLANG/ Ramainya pemberitaan soal dugaan tidak berfungsinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pasirloa, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, semakin memantik perhatian publik. Lembaga yang seharusnya menjadi motor penggerak perekonomian desa itu disebut-sebut justru dikuasai oleh oknum Kepala Desa Pasirloa.
Ironisnya, Camat Sindangresmi Muklis saat dikonfirmasi terkait persoalan ini memilih bungkam dan enggan memberikan penjelasan detail. Sikap diam tersebut menimbulkan tanda tanya besar: ada apa dengan tim monitoring dan evaluasi (monev) Kecamatan Sindangresmi yang setiap tahun rutin turun, namun dugaan ketidakberesan pengelolaan BUMDes tak terdeteksi?
Soleh, Anggota Ormas Badak Banten Perjuangan (BBP) DPC Kabupaten Pandeglang, mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait segera turun tangan mengusut serta mengaudit penggunaan dana desa Pasirloa sejak 2023 hingga 2025.
“Kalau benar bendahara tidak difungsikan dan BUMDes hanya dikuasai segelintir orang, ini jelas melanggar aturan. Aparat jangan tinggal diam, segera audit dana desa agar transparan,” tegas Soleh.
Sesuai Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan BUMDes, struktur organisasi BUMDes harus terdiri dari penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Di dalamnya terdapat bendahara yang memiliki fungsi vital dalam mengelola keuangan BUMDes, mulai dari pencatatan, penyimpanan, hingga pertanggungjawaban. Tidak difungsikannya bendahara jelas bertentangan dengan prinsip tata kelola BUMDes yang baik, transparan, dan akuntabel.
Publik kini menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang maupun aparat penegak hukum untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan sesuai aturan. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Pasirloa belum berhasil dimintai keterangan.
Red.
